detikcom
Kamis, 01/09/2011 15:25 WIB

Buruknya Perbedaan 1 Syawal dan Solusinya

Teguh Haryo Sasongko - detikRamadan
Jakarta - Jika benar Malaysia melihat hilal di ketigapuluh titik pengamatannya pada 29 Ramadan 1432H (29 Agustus 2011 M) sementara tidak satu pun titik pengamatan di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke yang luar biasa luasnya ini (termasuk titik-titik pengamatan di Sumatera yang berdekatan dengan Malaysia) dapat melihat hilal, maka Allah SWT mungkin benar-benar sedang menguji bangsa ini. Subhanallah.

Seperti halnya tahun ini, sudah bertahun-tahun masyarakat Indonesia merayakan Idul Fitri dengan 1 Syawal yang berbeda. Sebagian masyarakat sudah mulai terbiasa dengan perbedaan ini dan menganggapnya bagian dari demokrasi, walaupun tidak jelas bahwa demokrasi dapat diterapkan untuk menentukan 1 Syawal. Tulisan ini berusaha mengurai bahwa perbedaan penetapan 1 Syawal adalah situasi yang buruk dan sungguh tidak pernah terjadi pada zaman pendahulu Agama Islam, yang padanya kita mencontoh dalam beragama.

Perbedaan 1 Syawal sering di'halal'kan dengan ungkapan 'hadis' bahwa perbedaan adalah rakhmat. 'Hadis' ini tertolak dengan setidaknya 2 alasan: ungkapan ini bukan ucapan yang dapat disandarkan pada Rasulullah SAW. Jikapun dapat dilabelkan sebagai hadis, maka ungkapan ini adalah hadis palsu, yang tidak ada asal-usulnya maupun sanadnya. Tidak ada secuil pun bukti bahwa Rasulullah SAW pernah mengucapkan ataupun memaksudkan bahwa perbedaan adalah rakhmat.

Secara logis, jika perbedaan adalah rakhmat maka persamaan adalah laknat. Ini tentunya mafhum dipahami oleh pada umumnya umat Muslim. Tidak mungkin bahwa persamaan adalah laknat, sebab persamaan adalah landasan utama bagi persatuan umat.

Pertama. Penetapan 1 Syawal adalah otoritas pemerintah (atau Pusat Islam di negeri yang pemerintahnya tidak mengurus soal-soal Islam) suatu negeri. Tidak ada perselisihan ulama dalam hal ini. Benar atau salahnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau Pusat Islam itu kepada Allah SWT.

Urusan rakyat dalam hal penetapan 1 Syawal ini adalah mengikuti pemerintahnya dan bukannya mencari tandingan atas kebenarannya. Jika pemerintah tidak dipercaya, maka sepatutnya lembaga lain yang tidak memiliki otoritas seharusnya lebih tidak dipercaya. Tidak ada satupun dalil yang membenarkan umat mengikuti ormas/partai politik dalam urusan penetapan 1 Syawal.

Pemerintah yang telah menetapkan 1 Syawal itu juga menjadi perlu untuk menegakkan dan menjaga penetapannya. Seperti halnya ketetapan pemerintah yang satu ini dan yang lainnya, adanya pembangkang adalah alamiah saja. Pembangkang seperti ini perlu diluruskan dan/atau dinetralkan dengan infrastruktur yang wajarnya dimiliki oleh pemerintah.

Kedua. Mafhum dipahami bahwa satu tanggal dalam kalender tidak mungkin terjadi dalam dua hari yang berbeda. 1 Agustus 2011, hanya mungkin terjadi sekali tidak mungkin terjadi dalam dua hari yang berbeda. Demikian pula, 1 Syawal 1432H hanya mungkin terjadi sekali dan tidak mungkin terjadi dalam dua hari yang berbeda. Hanya salah satu, 30 Agustus 2011 atau 31 Agustus 2011 yang mungkin menjadi 1 Syawal 1432H. Tidak mungkin keduanya. Jika salah satu benar, maka yang lain pasti salah.

Ketiga. Logika sederhana di atas memiliki implikasi syariat yang esensial. Adalah wajib bagi setiap muslim untuk menyelesaikan ibadah puasa hingga selesainya Ramadhan (29 hari ataupun 30 hari). Tidak ada pengganti bagi ditinggalkannya puasa Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Di lain pihak, berpuasa pada 1 Syawal adalah haram, terlarang dan dengan demikian, berdosa. Dengan berbedanya 1 Syawal, maka ada sebagian umat muslim yang masih berpuasa pada saat diharamkannya puasa atau sudah berlebaran pada saat masih diwajibkannya puasa.

Ketiga. Penetapan 1 Syawal yang berbeda-beda dan tidak adanya penegakan pemerintah atas ketetapannya mengenai 1 Syawal telah menyeret masyarakat muslim awam untuk mencari-cari sendiri kebenarannya. Ini berbahaya, sebab masyarakat awam tidak dilengkapi dengan ilmu yang memadai. Ini wajar, sebab urusan penetapan 1 Syawal bukan merupakan kewajiban individual dalam Islam. Urusan penetapan 1 Syawal adalah salah satu urusan umat muslim secara bersama-sama (komunal).

Keempat. Perpecahan dikalangan umat tidak terhindarkan, bahkan dalam satu keluarga yang tradisinya berkumpul di hari besar ini. Anggota keluarga yang merayakan lebaran pada 30 Agustus merasa tidak lengkap sebab ada sebagian anggota keluarga lain yang masih berpuasa. Anggota keluarga yang merayakan lebaran pada 31 Agustus merasa tidak lengkap Lebarannya sebab ada sebagian lain yang telah mendahului mereka, atau bahkan sudah kembali ke rumahnya yang jauh. Maka akhirnya berlalulah Lebaran begitu saja dan berkurang makna berkumpulnya keluarga di hari besar ini.

Memiliki 1 Syawal yang jelas dan mantap adalah hak ibadah esensial bagi seluruh umat Muslim, termasuk umat Muslim Indonesia. Benar bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia menjamin hak ibadah bagi setiap warga negaranya dan ini diatur secara jelas dengan konstitusi.

Dengan gagalnya pemerintah menegakkan penetapan 1 Syawal, maka sesungguhnya pemerintah telah melanggar hak ibadah umat Muslim. Ada umat Muslim yang merayakan Idul Fitri pada hari yang seharusnya ia masih wajib berpuasa atau ada umat Muslim yang masih berpuasa di hari Idul Fitri di mana haram baginya berpuasa.

Pemerintah telah gagal mencegah terjadinya hal ini, pada situasi dimana dia sebenarnya memiliki semua infrastruktur serta kewenangan hukum dan politik yang diperlukan untuk mencegahnya. Secara ringkas, solusinya dengan demikian adalah bahwa hanya pemerintah yang memiliki hak menetapkan 1 Syawal. Dan pemerintah pula yang wajib menegakkan ketetapannya mengenai 1 Syawal ini. Dengan begini, urusan diletakkan pada tempatnya dan persatuan umat terjamin.

Saya khawatir dan mudah-mudahan saya salah. Sesungguhnya pemerintah Indonesia tidak memiliki kepentingan atas persatuan umat dalam penetapan 1 Syawal. Kepentingan pemerintah adalah menjaga agar semua puas, sebab inilah yang diperlukan secara politik untuk nyamannya perjalanan pemerintahan sampai pemilu berikutnya.

Sementara ia tidak dapat menghindari tugasnya menetapkan 1 Syawal, ia pun enggan menghalangi adanya ormas-ormas yang menetapkan 1 Syawal sendiri-sendiri. Maka jadilah masing-masing bebas menetapkan 1 Syawal-nya. Dengan cara seperti ini, maka pemerintah telah melecehkan dirinya sendiri, membiarkan dirinya dilecehkan rakyatnya dan membiarkan dirinya menjadi bahan ejekan negeri-negeri lain.
Sekali lagi, mudah-mudahan saya salah.

*) Teguh Haryo Sasongko, seorang Muslim, warga negara Indonesia.

( gst / vit )


Komentar (0 Komentar)

     atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Twitter Recommendation
    Redaksi: ramdhan[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    Hubungi sales[at]detik.com

    berita
    terbaru
    Kirim Pertanyaan + Indeks
    MustRead close