detikcom
Kamis, 01/09/2011 15:25 WIB

Buruknya Perbedaan 1 Syawal dan Solusinya

Teguh Haryo Sasongko - detikRamadan
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Jika benar Malaysia melihat hilal di ketigapuluh titik pengamatannya pada 29 Ramadan 1432H (29 Agustus 2011 M) sementara tidak satu pun titik pengamatan di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke yang luar biasa luasnya ini (termasuk titik-titik pengamatan di Sumatera yang berdekatan dengan Malaysia) dapat melihat hilal, maka Allah SWT mungkin benar-benar sedang menguji bangsa ini. Subhanallah.

Seperti halnya tahun ini, sudah bertahun-tahun masyarakat Indonesia merayakan Idul Fitri dengan 1 Syawal yang berbeda. Sebagian masyarakat sudah mulai terbiasa dengan perbedaan ini dan menganggapnya bagian dari demokrasi, walaupun tidak jelas bahwa demokrasi dapat diterapkan untuk menentukan 1 Syawal. Tulisan ini berusaha mengurai bahwa perbedaan penetapan 1 Syawal adalah situasi yang buruk dan sungguh tidak pernah terjadi pada zaman pendahulu Agama Islam, yang padanya kita mencontoh dalam beragama.

Perbedaan 1 Syawal sering di'halal'kan dengan ungkapan 'hadis' bahwa perbedaan adalah rakhmat. 'Hadis' ini tertolak dengan setidaknya 2 alasan: ungkapan ini bukan ucapan yang dapat disandarkan pada Rasulullah SAW. Jikapun dapat dilabelkan sebagai hadis, maka ungkapan ini adalah hadis palsu, yang tidak ada asal-usulnya maupun sanadnya. Tidak ada secuil pun bukti bahwa Rasulullah SAW pernah mengucapkan ataupun memaksudkan bahwa perbedaan adalah rakhmat.

Secara logis, jika perbedaan adalah rakhmat maka persamaan adalah laknat. Ini tentunya mafhum dipahami oleh pada umumnya umat Muslim. Tidak mungkin bahwa persamaan adalah laknat, sebab persamaan adalah landasan utama bagi persatuan umat.

Pertama. Penetapan 1 Syawal adalah otoritas pemerintah (atau Pusat Islam di negeri yang pemerintahnya tidak mengurus soal-soal Islam) suatu negeri. Tidak ada perselisihan ulama dalam hal ini. Benar atau salahnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau Pusat Islam itu kepada Allah SWT.

Urusan rakyat dalam hal penetapan 1 Syawal ini adalah mengikuti pemerintahnya dan bukannya mencari tandingan atas kebenarannya. Jika pemerintah tidak dipercaya, maka sepatutnya lembaga lain yang tidak memiliki otoritas seharusnya lebih tidak dipercaya. Tidak ada satupun dalil yang membenarkan umat mengikuti ormas/partai politik dalam urusan penetapan 1 Syawal.

Pemerintah yang telah menetapkan 1 Syawal itu juga menjadi perlu untuk menegakkan dan menjaga penetapannya. Seperti halnya ketetapan pemerintah yang satu ini dan yang lainnya, adanya pembangkang adalah alamiah saja. Pembangkang seperti ini perlu diluruskan dan/atau dinetralkan dengan infrastruktur yang wajarnya dimiliki oleh pemerintah.Next

Halaman 1 2


( gst / vit )



Twitter Recommendation
Redaksi: ramdhan[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi sales[at]detik.com

berita
terbaru